Pimpinan KPK Minta Semua Pihak Patuhi UU Perampasan Aset
Pimpinan KPK Johanis Tanak menegaskan Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan DPR pada Kamis, 19 November 2026, wajib dilaksanakan seluruh pihak. Pihak yang keberatan dapat menempuh jalur konstitusional ke Mahkamah Konstitusi.